Mewaspadai Siasat Baru Cina Di Era Pemerintahan Jokowi-JK

img
Perang Dunia III

Mewaspadai Siasat Baru Cina di era Jokowi-JK

Hasil akhir Konferensi Asia-Afrika sebagai produks konsensus berupa tiga dokumen: Bandung Messsage, Kemitraan baru Asia-Afrika dan soal Kemerdekaan Palestina, memang membuka berbagai kemungkinan baru ke depan. Apalagi Pidato Presiden pada pembukaan KTT Asia-Afrika Jokowi menggarisbawahi masih berlangsungnya ketidakadilan internasional khususnya di bidang ekonomi. Serta serangan frontalnya terhadap tiga lembaga ekonomi internasional (World Bank, International Monetary Fund dan Asian Devolopment Bank).

Namun pertemuan antara Jokowi dan dan Presiden Republik Rakyat Cina (RRC) Xi Jinping, di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Rabu (22/4) lalu, sungguh mengundang kekhawatiran. Yang bisa- bisa, mementahkan kembali kerangka pemikiran Pidato Presiden Jokowi yang jika menelisik substansi dan isinya, harus diakui masih dijiwai oleh Dasa Sila Bandung 1955.

Betapa tidak. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin memastikan RRC dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang meliputi pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (airport), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 km, dan pembangunan pembangkit listrik (powerplan) berkapasitas 35 ribu megawatt.

Memang kesepakatan RI-Cina ini terkait bantuan pembangunan infrastruktur, namun dalam skema Cina dalam penguasaan geopolitik jalur sutra, yang mana Indonesia termasuk mata-rantai penting yang menjadi sasaran strategis Cina, perlu disadari bahwa kolonialisme model baru sering muncul dalam wujud investasi asing untuk penaklukan suatu negara.

Inilah yang disebut serangan asimetris terhadao suatu bangsa namun sialnya bangsa yang diserang kerap tidak menyadarinya. Investaai dalam bentuk insfrastuktur pelabuhan justru sangat berbahaya bagi kondisi geopolitik suatu bangsa,karena akan terkait dengan sistem pengamanan maritim pelabuhan. Begitu investor asing, dalam hal ini Cina berhasil menguasai sistem dan mekanisme untuk mengatur pengamanan maritim Alur Laut Kepulauan Indonesia(ALKI), maka bencana geopolitik tak terhindarkan lagi.

Ya, bencana geopolitik di Indonesia secara massif dan sistematis. Efek jangka pendeknya, Cina akan mendatangkan ribuan tenaga kerjanya sendiri dan sudah dapat ditebak akan berbondong-bondong migrasi secara massal dari Cina, tetapi atas nama atau dengan cover investasi asing. Buktinya mana? Cina telah melakukan hal serupa di Afrika. Ia sangat berpengalaman soal migrasi besar-besaran tersebut.

Sedangkan dampak jangka menengahnya? Apa boleh buat, negeri ini niscaya dibanjiri berbagai produk konsumen dan sejenisnya dari Cina dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (hidup) para pekerja tersebut. Ya, impor tak terbendung. Impor pun semakin meluas, dan sudah barang tentu —- impor menggerus devisa negara.

Lantas, dampak jangka panjangnya seperti apa? Di sinilah agenda tersembunyi Cina bisa terbaca. Cina akan memperoleh hak mengelola pelabuhan-pelabuhan yang dibangunnya minimum 30-an tahun atau bahkan lebih. Artinya, bahwa sistem pengelolaan baik di pelabuhan laut maupun (bandara) udara akan dikendalikan oleh Cina. Silahkan bayangkan sendiri, apabila simpul-simpul strategis sebuah bangsa terkait transportasi untuk distribusi barang dan jasa dalam kendali asing. Bisa-bisai bangsa ini kelak bakal menjadi tamu di negeri sendiri, atau lebih tragisnya lagi, juga akan menjadi penonton atas geliat asing mengeksploitasi segala sumberdaya di Bumi nusantara ini.

Bicara soal penguasaan pelabuhan, inilah yang dilakukan Belanda (baca: VOC) ketika menanam benih-benih kolonialisme di Indonesia. Penjajahan Belanda di bumi nusantara khususnya di tanah Jawa, bermula ketika kapal-kapal dagang kompeni Belanda VOC yang bersenjatakan meriam, berikut kapal frigat pengawalnya, hilir-mudik dari dan ke berbagai wilayah nusantara, mencari pos-pos persinggahan untuk mengisi logistik dan persediaan air tawar, serta tentu saja kebutuhan akan dok untuk perbaikan kapalnya.

Namun di sinilah benih-benih kolonialisme ditanam oleh Belanda. Meski lambat namun pasti, pos persinggahan tersebut  berkembang jadi benteng dan bandar kota, yang pada perkembangannya dimulailah sistem sewa pinjam, kemudian berlanjut menjadi penguasa koloni.

Strategi Cina dalam menanam dan menebar benih kolonialisme gaya baru terhadap Indonesia, jelas patut diwaspadai mengingat Cina  emang jagonya perang asimetris, dengan menggunakan sarana sarana non militer untuk penaklukkan sebuah bangsa. Dan mereka punya ahlinya Perang Asimetris, Sun Tzu.

Ada sebuah panduan dari Sun Tzu yang pastinya dihayati betul oleh Presiden Cina Xi Jinping. Berkata Sun Tzu: Mendapatkan seratus kemenangan dari seratus pertempuran bukanlah puncak kecakapan. Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah sebenarnya puncak kecakapan.

Inilah sisi rawan dari kesepakatan RI-Cina di sela-sela KTT Asia-Afrika di Jakarta beberapa waktu lalu. Kesadaran geopolitik pemerintahan Jokowi-JK harus mendasari kerjasama strategis dengan negara asing, tak terkecuali dengan Cina. Apalagi, Geo posisi silang Indonesia yang meniscayakan 50 persen perdagangan dunia melalui perairan Indonesia,itulah yang sedang diperebutkan oleh para adidaya, khususnya antara Amerika Serikat versus Cina. Dan sepertinya, saat ini pemerintahan Jokowi cenderung berpaling ke Cina. Pertanyaan kunci adalah, apa pertimbangan strategis yang mendasari keputusan untuk bekerjasama dengan Cina?

Maka, melalui kerjasama bilateral RI-Cina inilah, pidato Jokowi di depan peserta KTT Asia-Afrika yang menegaskan perlunya kerjasama antar negara Asia-Afrika atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan akan diuji oleh sejarah.

Jika pada prakteknya keputusan yang mendasari Jokowi untuk berpaling ke Cina semata-mata atas dasar pertimbangan keuntungan ekonomi, maka Indonesia berpotensi untuk tergadai melalui skema investasi asing yang dilancarkan Cina.

Dan Cina, memang sudah menyiapkan anggaran tak terbatas untuk melancarkan skema kolonialisme berkedok investasi asing ke pelbagai negara, termasuk Indonesia. Betapa tidak.  Cina saat ini punya cadangan devisa 3 triliun dolar AS. Dan 1 triliun di antaranya akan diinvestasikan dalam bentuk aset di luar negeri (Geoff Hiscock,  Earth Wars).

Jika rencana ini benar-benar dilakukan, berarti Indonesia termasuk salah satu negara yang dialokasikan untuk jadi sasaran investasi dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Masalahnya adalah, apakah pemerintahan Jokowi-JK cukup memahami konstalasi global sehingga memahami betul nilai strategis Cina di abad 21 ini, dan bagaimana membangun kerjasama strategis yang setara dan saling menguntungkan?

Bagi Cina, penguasaan pelabuhan agaknya memang amat penting dalam perhitungan geopolitik dan geostrategi mereka. Sedemikian rupa pentingny, sehingga negri tirai bambu itu begitu terobsesi untuk menguasai wilayah-wilayah yang punya akses ke pelabuhan di beberapa negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Rupanya, selain pertimbangan strategis untuk mengimbangi pengaruh militer AS di kawasan Asia Pasifik saat ini, Cina pun punya trauma sejarah dengan Inggris di masa lalu, sehingga menguasai pelabuhan identik dengan penguasaan kedaulatan wilayahnya.

Hal ini bisa ditelusur kembali melalui cerita seputar meletusnya Perang Candu pertama antara Inggris dan Cina pada 1839-1842. Semua itu bermula ketika komisioner perdagangan luar negeri kekaisaran Cina Lin Zexu memutuskan untuk mengakhiri perdagangan dengan diplomasi dan kemudian secara paksa, menyita dan menghancurkan 20 ribu peti opium yang ditemukan di gudang-gudang pedagang asing di Guangzhou pada Juni 1839.

Tindakan otoritas politik kekaisran Cina itu mengundang kemarahan Inggris, sehingga meletuslah Perang Candu pertama. Akibatnya, pasukan Inggris kemudian menduduki Shanghai dan mengepung Guangzhou dan pelabuhan Cina lainnya.

Berdasarkan ketentuan penyerahan Cina, lima pelabuhan dibuka untuk perdagangan internasional dan pulau Hongkong diserahkan kepada Inggris. Perang Candu kedua (1856-1860), Cina kembali menderita kekalahan, sehingga Inggris mendapat tanah tambahan di Semenanjung Kowloon ke koloni Inggris di Hongkong.

Sedemikian pentingnya pelabuhan bagi Cina, tergambar melalui fakta bahwa enam dari sepuluh pelabuhan container tersibuk di dunia ada di Cina, yang dipimpin oleh Shanghai dengan 29,1 juta TEU(satuan unit setara 20 kaki) pada 2010; Shenzhen dan Guangzhou bersama-sama menangani 45 juta setahun. Hongkong yang berdekatan menangani 23 juta TEU. Bahkan Singapore yang pernah memimpin perekonomian dunia(28 juta pada 2010) sekarang berada di peringkat kedua dalam alur distribusi dan keluaran container tetapi tetap merupakan pelabuhan tersibuk di dunia dalam total tonase pengiriman.

Bahkan Jepang pun sudah tergeser oleh Cina. Pada 1989, pelabuhan Kobe Jepang berada di peringkat kelima pelabuhan container top dunia dan Yokohama dan Tokyo berada di top 20. Pada 2010, tidak ada satupun pelabuhan Jepang di antara top 20.

Maka tak heran jika Cina memandang amat penting untuk menjaga jalur laut ke Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, dan pelabuhan Cina lainnya agar tetap terbuka dan bebas dari segi keamanan laut. Hal ini selaras dengan doktrin String of Pearly Cina yang gagasan dasarnya adalah sebagai doktrin penguasaan maritim kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah-wilayah yang melewati Laut Cina Selatan.

Maka, Laut Cina Selatan menjadi penting dan vital bagi Cina, utamanya sebagai jalur perairan terpenting secara strategis di dunia, khususnya untuk tanker minyak dan bulk carrier khusus yang membawa sumberdaya energi dan bahan baku lainnya ke Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Saat ini sebagai salah satu negara pengguna energi/migas terbesar di dunia, Cina amat mencemaskan keamanan jalur pasokan laut mereka di Selat Malaka, yang membentang 800 km(500 mil) di antara pulau Sumatera Indonesia dan Semenanjung Melayu dan menyempit hanya 2,4 km (1,5 mil) lebarnya di Selat Singapura, yang mengarah ke Laut Cina Selatan.

Cina seperti halnya juga dengan Amerika, Rusia, Jepang dan India, menyadari betul bahwa saat ini sekitar 70 persen dari perdagangan dunia bergerak melintasi Samudera Hindia antara  Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dan seperempat perdagangan minyak mentah dunia melewati Selat Malaka.

Dengan demikian,  di tengah perekonomian Cina yang semakin digdaya saat ini, Laut Cina Selatan dipandang Beijing sebagai jalur perairan terpenting secara strategis di dunia, terutama untuk tanker minyak dan bulk carrier khusus yang membawa sumberdaya energi dan bahan baku lainnya ke Cina.  Apalagi Cina menyadari betul bahwa sepertiga minyak mentah yang diperdagangkan di dunia melewati perairan Laut Cina Selatan.

Maka itu tak heran jika Cina saat ini terlibat sejumlah sengketa perbatasan terutama Spartly (Nansha) dan Paracel (Xisha), dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei. Adapun di kawasan utara, di Laut Cina Timur, Cina bersengketa dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku (yang di Cina dikenal sebagai Diaoyutai).

Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim riset Global Future Institute, dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sempat menyinggung tentang Silk Road Economic Belt (SERB) in Asia dan Maritime Silk Road Point (MSRP).

Bayangkan jika Indonesia begitu saja menerima skema kerjasama pembangunan infrastruktur kemaritiman berdasarkan skema SERB dan MSRP, maka Cina akan membantu pembangunan infrastruktur di pulau-pulau besar di Indonesia. Sehingga sebagai imbalannya, Cina sebagai investor pada perkembangannya ke depan akan menguasai akses pelabuhan-pelabuhan dan galangan kapal di Indonesia.

Berdasarkan pada tawaran kerjasama Cina berdasarkan skema SERB dan MSRP, apakah kerjasama tersebut bersifat saling menguntungkan antara Indonesia dan Cina?

Ini penting mengingat kenyataan bahwa Cina memang mempunyai sasaran strategis menguasai wilayah-wilayah yang berada di jalur Laut Cina Selatan, yang merupakan Jalur Sutra Maritim. Untuk menguasai Jalur Sutra Maritim, Cina punya doktrin kemaritiman yang dikenal dengan String of Pearl.

Jika tawaran Cina berdasarkan skema SERB dan MSRP tersebut disetujui mentah-mentah oleh Presiden Jokowi, maka pembangunan dan pengembangan infrastruktur maritim tersebut justru kontra produktif dari tujuan strategis kita untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.

Sengketa perbatasan Cina dengan Vietnam, bisa jadi merupakan salah satu faktor pemantik (triggering factor) berkobarnya perang terbuka antara Cina dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat kenyataan bahwa saat ini Vietnam secara aspiratif berbagi ketakutan yang sama dengan beberapa negara ASEAN yang merupakan sekutu tradisional AS seperti Filipina, Malaysia dan Brunei.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana Cina untuk membangun kerjasama ekonomi dengan Indonesia dengan menanam investasi di Bitung, Sulawesi Utara, kiranya patut diwaspadai.  Seusai pertemuan antara Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Duta Besar Cina H.E. liu Jianchao, Cina akan menetapkan Indonesia sebagai wilayah target investasinya. Bahkan bukan itu saja. Cina ingin masuk dalam satu kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia.

Dan sasaran Cina untuk diintegrasikan melalui skema KEK adalah Bitung, Sulawesi Utara. Di Bitung, salah satu kota di Sulawesi Utara, Cina akan membangun kawasan perindustrian secara menyeluruh, berikut infrastrukturnya seperti pelabuhan dan bandara, dalam satu kompleks. Jika kita tidak berhasil mengetahui agenda-agenda tersembunyi Cina, maka bisa dipastikan akan menjadi bencana geopolitik bagi Indonesia.

Prakiraan akan bercokolnya kepentingan strategis militer Cina dibalik skema KEK, terlihat dari beberapa indikasi. Antara lain adalah:

Pertama, ambisi Cina membangun sendiri infrastrukturnya terutama bandara udara dan pelabuhan laut. Pola ini hampir mirip saat Cina membangun pelabuhan-pelabuhan laut pada beberapa negara pesisir (tepian) di Kawasan Jalur Sutera (laut) sebagai implementasi string of pearl, strategi handalnya untuk mengamankan “energy security” (ketahanan energi)-nya;

Kedua, secara kultur, agama dan ras (maaf), langkah Cina membangun KEK di Bitung kemungkinan tidak bakal ada penolakan secara signifikan dari masyarakat sekitarnya, bahkan cenderung diterima dengan tangan terbuka karena dinilai justru bisa meningkatkan perekonomian wilayah timur;

Ketiga, letak Bitung di antara dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III, dimana secara geoposisi cukup strategis, karena selain Sulawesi Utara dianggap pintu gerbang Indonesia (dari Timur) menuju Asia Pasifik, ia juga dapat mengendalikan dua ALKI sekaligus;

Keempat, pembangunan KEK di Bitung, kemungkinan selaras dengan “welcome”-nya Timor Leste terhadap militer Cina, sebagaiman dikatakan oleh Xanana Gusmao. Artinya kelak akan ada interaksi secara masif antara Bitung dan Timor Leste melalui ALKI III-A;

Kelima, inilah kontra-strategi Cina dalam rangka membendung gerak laju Amerika (AS) di Asia Pasifik, kendati “aura” Paman Sam sebenarnya lebih dulu menebar di Indonesia Timur baik via pangkalan militer di Philipina, dll maupun melalui World Ocean Conference (WOC) 2009 di Menado. Itulah jawaban (sementara), “Kenapa Cina memilih Bitung?”

Dari kajian geopolitik, sepertinya Sulawesi cq Bitung hendak dijadikan semacam proxy war antara Cina versus AS. Keduanya hendak-saling berebut pengaruh sebagaimana terjadi di banyak negara Afrika, Cina via “Pendekatan Panda”, sedang Paman Sam —seperti biasa—melalui penyebaran (pangkalan) militernya.

Pertanyaannya kini, “Bagaimana nasib geopolitik Indonesia nantinya?”

” Jaga Kesehatan Anda dan Ber Do’a lah … Salam “