Mengurai Pakem Perang Asimetris ala Tiongkok

img
Perang Dunia III

Mengurai Pakem Perang Asimetris ala Tiongkok

Memang belum ada rujukan yang pasti. Namun jika dilacak dari model kebijakan politik terbaru yang dikembangkan ketika hendak memasuk abad ke 21. Betapa Tiongkok sejak reformasi, menurut Prof. Wang Gung Wu dalam seminar di CSIS, 16 November 1997, mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan One Country and Two System, yakni sistem negara dengan eloborasi ideologi sosialis/komunis dan kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Tiongkok.

Poin penting di sini, titik berat konsep ini adalah swasta pada satu sisi, sedang peran negara diperkecil di sisi lain. Artinya, para pengusaha boleh di depan membuka ladang-ladang usaha-usaha di luar negeri, tetapi ada back up militer (negara) di belakangnya. Itu titik poin konsepsi One Country and Two System yang kini tengah dijalankan oleh Tiongkok di berbagai belahan dunia.

Ciri lain Tiongkok dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam ia gunakan ‘pendekatan naga’ terhadap rakyatnya. Sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas di internal negeri. Kasus di lapangan Tianamen merupakan bukti nyata, betapa Negeri Tirai Bambu tidak terpengaruh oleh angin syurga demokrasi, HAM, freedom, dll yang digemborkan oleh Barat. Termasuk dalam hal ini adalah hukuman (tembak) mati bagi para koruptor, dan lain-lain.

Lalu ketika Tiongkok melangkahkan kaki keluar, tata cara pun diubah, ia menerapkan ‘pendekatan panda’ (simpatik). Sangat bertolak belakang dengan kebijakan internalnya. Menebar investasi misalnya, ataupun “bantuan dan hibah” dalam wujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur, dll sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat”-nya yang mengikat.

Turnkey Project Management

Ini merupakan sebuah model investasi asing yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Tiongkok kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya mulai dari top manajemen, pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya di-dropping dari Tiongkok . Modus Turnkey Project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua. Timor Leste pun tampaknya demikian, betapa bangunan fisik beberapa kantor kementerian bermotif ala Tiongkok yang katanya hibah dari pemerintahan Negeri Tirai Bambu. Makanya Xanana Gusmao ketika menjabat Perdana Menteri sangat welcome terhadap militer Tiongkok.

Beberapa investasi Tiongkok di Indonesia, sebenarnya telah menerapkan modus ini. Bukan barang baru memang, karena sejak dulu sudah berjalan. Penelusuran penulis, Sinar Mas (Indah Kiat) ketika membangun pabrik pulp dan paper juga menerapkan Turnkey Project. Atau pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli bangunan didatangkan dari negeri Tiongkok . Demikian juga sewaktu pembangunan Lippo Karawachi dekade 1990-an dikerjakan oleh para pekerja Tiongkok, termasuk di Muara Jawa, Kutai Kertanegara, dan lain-lain.

Maka boleh ditebak, bahwa (rencana) pembangunan Terusan Brito di Nikaragua dan Kanal Isthmus di Thailand oleh Cina niscaya menerapkan Turnkey Project Management pula. Artinya bakal ada migrasi besar-besaran warga Tiongkok ke Nikaragua dan Thailand guna mengerjakan proyek spektakuler tersebut sebagaimana yang akan terjadi di Medan, dimana Tiongkok membawa sekitar 50.000 orang tenaga (warga) kerjanya.

Bila investasinya di Medan saja mendatangkan sekitar 50.000-an orang, lalu berapa warga lagi bakal migrasi melalui investasi Tiongkok pada 24 pelabuhan laut, 14 pelabuhan udara dan sekitar 8000-an kilometer jalur kereta api di Indonesia, selain rencana mempererat hubungan bilateral Tiongkok – Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada dekade 2020-an nanti?

Menurut Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang, rencana tersebut berpeluang menimbulkan persaingan budaya antara warga Tiongkok dengan pribumi. Bisa terjadi pertarungan untuk mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah 10 juta jiwa itu bukan sedikit.

Dikhawatirkan hal ini merupakan strategi Tiongkok untuk menguasai Indonesia secara non militer. Secara perlahan ia memasukkan warganya ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada peran di sektor-sektor strategis di Indonesia diganti warga Tiongkok. Hingga akhirnya, pemilik Indonesia bukanlah orang-orang keturunan nusantara, tetapi adalah orang-orang Tiongkok.

Kesimpulan Umum

Dengan bergesernya pertarungan global antara AS versus Tiongkok di Asia Pasifik, maka perlu disadari bahwa baik AS maupun Tiongkok sama-sama mempunyai kebijakan strategis dan doktrin pertahanan-keamanan dalam rangka menguasai wilayah strategis di Jalur Sutra, khususnya Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. AS mempunyai doktrin yang disebut  the US Commission on Ocean Policy, sedangkan Cina mempunyai the String of Pearl sebagai rencana strategis untuk menguasai Jalur Sutra.

Menyadari realitas politik global kedua negara adidaya tersebut, maka dalam membangun persekutuan strategis dengan negara-negara adidaya, Indonesia harus bertumpu pada politik luar negeri berbasis geopolitik, selain menjabarkan Politik Luar Negeri RI yang bebas dan aktif secara kreatif dan imajinatif, sesuai perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapi saat ini.

Intinya, Indonesia harus mewaspadai dan membaca secara jeli tujuan  strategis AS maupun Cina di Indoenesia, sehingga mampu memainkan peran aktif sebagai salah satu aktor yang sadar geopolitik sehingga mempunyai daya tawar yang tinggi di mata negara adidaya: Baik AS, Uni Eropa, Cina, maupun Rusia. Sehingga aliansi strategis yang terjalin benar-benar bertumpu pada kesetaraan dan saling menguntiungkan keduabelah pihak.

Betapapun juga, perlu disadari bahwa posisi Indonesia secara geopolitik memang strategis. Betapa tidak.

Pertama, bahwa dalam perspektif politik (kolonialisme) global, Indonesia diletakkan: (1) sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju; (2) sebagai pasar bagi barang-barang jadi yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju; dan (3) diposisikan sebagai pasar guna memutar ulang kelebihan kapital yang diakumulasi oleh negara-negara industri maju tersebut. Ketiga hal di atas adalah analisa Bung Karno tempo doeloe dan kini ternyata menjadi nyata adanya.

Kedua, faktor geoposisi silang di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia merupakan kawasan yang mutlak harus kondusif, aman dan nyaman bagi keberlangsungan hilir mudik pelayaran lintas negara bahkan benua, kenapa? Bahwa 80% perdagangan dunia melalui Indonesia dimana 50% adalah tanker-tanker minyak dunia.

Maka Indonesia sekarang, sebenarnya adalah proxy war (lapangan tempur) bagi para adidaya baik Barat maupun Timur tetapi dilakukan secara asimetris (non militer) dalam rangka memperebutkan hal-hal yang telah diurai di atas tadi.

Maka dari itu, seyogyanya sejak dari sekarang dan kedepan, segenap komponen bangsa ini secara bertahap wajib diajarkan tentang geopolitik (geostrategi, geoekonomi), terutama pemahaman tentang perang non militer (asymmetric warfare) beserta varian terbarunya seperti hybrid war, proxy war, dsb — agar anak-anak bangsa ini memahami secara mendalam serta utamanya tidak terseret oleh “skema kolonialisme” yang digelar oleh siapapun adidaya di Bumi Pertiwi.

” Jaga Kesehatan Anda dan Ber Do’a lah … Salam “

Rujukan Pustaka
1. The Council for Foreign Relations (CFR), “The United States and the Southeast Asia: A Policy Agenda for the New Administration.
2. Erich Marquardt, China’s Threat to US Dominance in Asia, Power and Interest News Report, Edisi September 2003.
3. Rand Corporation Report, The Role of The Southeast Asia in the US Strategy toward China, tahun 2000.
4. Geoff Hiscock, Earth Wars, Pertempuran Memperebutkan Sumber Daya Global.
5. theglobal-review