Indonesia Jadi Sub Ordinat AS

Jakarta – Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, sulit untuk dibantah bahwa Indonesia adalah bagian dari subordinat Amerika Serikat dan mempertahankan hubungan dengan negara itu merupakan sebuah dilema.

“Kepentingan nasional Amerika Serikat adalah Indonesia tetap menjadi bagian Amerika Serikat,” kata Pengamat ekonomi Politik Icshanudin Noorsy di Jakarta, Rabu. Pernyataan Icshanudin itu sampaikan ketika ia diminta pendapatnya atas kunjungan Presiden barack Obama selama satu hari ke Indonesia.

 

Menurut Ichsanuddin, kunjungan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama tidak akan mengubah posisi hubungan kedua negara karena kepentingan dari negara itu adalah bagaimana Indonesia tetap menjadi “bagian” dari AS.

Ichsanuddin, sebagaimana mengutip tulisan akademisi AS Willam Liddle, mengatakan bahwa negara adidaya itu selalu campur tangan atas politik dalam dan luar negeri Indonesia.

Menurut dia, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan subordinat dari AS. Posisi subordinat Indonesia tersebut, tambahnya, terlihat dari hubungan ekonomi kedua negara yang lebih menguntungkan AS.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 86 persen industri minyak Indonesia dikuasai perusahaan multi nasional (MNC) AS. 90 persen industri tambang emas juga dikuasai negara itu. Begitu juga dengan penguasaan industri industri keuangan yang mencapai 70 persen.

“Lalu ke mana kedaulatan dalam berbagai dimensi kita setelah perjajian menyeluruh itu ditandatangani?,” katanya.

Ichsanuddin mengatakan, perjanjian komprehensif yang disepakati kedua negara merupakan penyerahan kedaulatan setelah AS berhasil menghegemoni Indonesia selama 55 tahun.

Terkait masalah politik, Ichsanuddin menyoroti masalah Provinsi Papua dimana Indonesia berada pada posisi dilematis.

“Indonesia menghadapi dilema, tidak berbaik dengan AS maka Papua terlepas, berbaik dengan negara itu Indonesia tertekan dalam pergaulan internasional non blok dan tidak setia pada semangat Konferensi Asia Afrika,” katanya.

Sementara dalam masalah pengurangan emisi gas rumah kaca, Ichsanuddin mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa menentukan penurunan emisi gas sampai 26 persen tanpa ada kejelasan apa pengaruhnya terhadap perekonomian domestik.

“Lalu ke mana kedaulatan kita setelah perjanjian menyeluruh itu?. Inilah perjanjian baru penyerahan kedaulatan setelah AS berhasil menghegemoni Indonesia selama 55 tahun,” katanya.

Sementara mengenai persoalan HAM, dia justru ingin melihat bagaimana AS menyelesaikan masalah di Guantanamo, Darfur, Irak, Afghan dan dukungannya pd Israel.

“Yang pasti, Indonesia menghadapi dilema. Tidak bersikap baik dengan AS maka Papua bisa terlepas, berbaik-baik dengan AS akan tertekan dalam pergaulan internasional non blok dan tidak setia pada semangat Konferensi Asia Afrika,” katanya